JAYAPURA, PAPUA — Detikini.Web.id — United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyambut positif sejumlah keputusan yang dibahas dalam pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) di Koror, Palau, pada akhir Agustus hingga awal September 2026.
Dalam siaran pers tertanggal 4 September 2026, Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni menyampaikan apresiasi terhadap perhatian MSG dan PIF terhadap isu hak asasi manusia serta situasi politik dan keamanan di Papua.
ULMWP menyebut hasil pertemuan tersebut sebagai perkembangan penting bagi upaya mereka dalam mendorong perhatian internasional terhadap persoalan Papua.
MSG Dorong Kunjungan OHCHR
Salah satu keputusan yang mendapat perhatian ULMWP adalah dorongan MSG agar Pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) ke Papua.
Laporan mengenai pertemuan MSG di sela-sela Forum Kepulauan Pasifik ke-55 menyebut bahwa status Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG dapat ditinjau kembali pada 2027 apabila permintaan terkait kunjungan tersebut tidak terlaksana.
Selain itu, terdapat pembahasan mengenai upaya mempertemukan pemimpin negara-negara MSG dengan Presiden Indonesia di sela-sela Sidang Umum PBB 2026.
Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Anna Naupa, juga dikutip menyatakan bahwa MSG, Sekretariat PIF, dan Indonesia sedang bekerja untuk memfasilitasi sebuah misi khusus ke Papua yang melibatkan pemimpin Pasifik.
PIF Sepakati Fasilitasi Misi
ULMWP juga menyambut keputusan PIF terkait Papua. Dalam komunike PIF, para pemimpin menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia atas West Papua (Papua) sekaligus menyerukan agar seluruh pihak melindungi dan menegakkan hak asasi manusia seluruh penduduk.
Para pemimpin PIF juga menyepakati fasilitasi misi dengan melibatkan pemimpin yang berminat, melalui konsultasi dengan Sekretariat MSG, dan hasilnya akan dilaporkan kepada para pemimpin PIF pada 2027.
Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai misi ke Papua dan dialog dengan Pemerintah Indonesia. PIF sebelumnya juga telah mencatat undangan Indonesia pada 2018 bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke Papua.
ULMWP Menilai Ada Titik Temu
Wakil Presiden Eksekutif ULMWP Octovianus Mote, sebagaimana dikutip dalam siaran pers organisasi tersebut, menilai keputusan MSG dan PIF sebagai perkembangan positif bagi perhatian negara-negara Pasifik terhadap persoalan Papua.
ULMWP menyatakan bahwa pendekatan MSG dan PIF memiliki mekanisme yang berbeda, tetapi melihat adanya titik temu melalui rencana misi dan pelaporan kepada para pemimpin PIF pada 2027.
ULMWP juga menyebut adanya pertemuan antara Octovianus Mote dan Benny Wenda di Vanuatu pada akhir Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya membangun koordinasi internal organisasi.
Serukan Persatuan Internal
Dalam siaran persnya, ULMWP mengajak pendukungnya untuk menjaga kebersamaan dan mengesampingkan perbedaan internal. Organisasi tersebut juga menyatakan akan mempersiapkan pertemuan internal yang direncanakan berlangsung pada November 2026 di Port Vila, Vanuatu.
Sekretaris Eksekutif ULMWP Markus Haluk tercantum sebagai kontak media dalam siaran pers tersebut.
Pernyataan ULMWP merupakan sikap resmi organisasi. Sementara itu, dokumen dan pemberitaan mengenai hasil PIF menunjukkan bahwa forum tersebut tetap menggunakan kerangka dialog, perlindungan HAM, serta pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua.
DETIKINI | PAPU
