TOLIKARA, PAPUA PEGUNUNGAN — detikini.web.id — Sebanyak 8.251 warga sipil di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, dilaporkan terdampak operasi militer yang berlangsung pada 5–14 Oktober 2026. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di 12 sekolah dan pelayanan di lima puskesmas serta sejumlah klinik disebut terhenti.
Informasi tersebut disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui siaran pers pada Rabu (14/10/2026). Laporan itu juga menyebut adanya penambahan personel militer ke wilayah Tolikara dan pengungsian warga dari sejumlah kampung ke kawasan hutan serta pegunungan.
Menurut laporan yang diterima pihak TPNPB, situasi tersebut berdampak pada masyarakat di Distrik Tenggeleme, Kembu, dan Gundagi. Namun, angka warga terdampak dan informasi mengenai penutupan fasilitas publik tersebut masih memerlukan verifikasi independen.
PERSONEL MILITER DISEBUT BERGERAK MENUJU WAMENA
Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan menerima laporan dari PIS TPNPB di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura.
Menurut laporan tersebut, pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIT, sejumlah personel militer bersama logistik diangkut menggunakan truk militer dari Markas Brimob Polda Papua menuju Bandara Sentani. Mereka kemudian dilaporkan melanjutkan perjalanan ke Wamena menggunakan pesawat sipil.
Pihak TPNPB menyebut pergerakan tersebut berkaitan dengan penambahan personel untuk memperkuat operasi militer di wilayah Pegunungan Papua. Informasi mengenai penggunaan pesawat sipil itu belum dapat dikonfirmasi secara independen.
TIGA DISTRIK DI TOLIKARA DILAPORKAN TERDAMPAK
Siaran pers tersebut menyebut operasi berlangsung di Distrik Tenggeleme, Distrik Kembu, dan Distrik Gundagi, Kabupaten Tolikara.
TPNPB memperkirakan sebanyak 8.251 warga sipil terdampak situasi keamanan di wilayah tersebut. Laporan itu juga menyebut 12 sekolah serta lima puskesmas dan sejumlah klinik telah berhenti beroperasi.
Belum ada konfirmasi independen yang memastikan jumlah warga terdampak maupun kondisi terkini fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut.
RATUSAN WARGA DISEBUT MENGUNGSI
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga melaporkan bahwa ratusan warga dari Kampung Wamili, Yuko, dan Gundagi di Distrik Gundagi mengungsi ke hutan dan kawasan pegunungan akibat situasi keamanan.
Selain itu, siaran pers tersebut memuat dugaan penangkapan warga sipil di sekitar Gereja Moria, Klasis Gundagi, pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 04.00 WIT.
Menurut laporan pihak TPNPB, aparat memasuki rumah-rumah warga ketika sebagian masyarakat masih beristirahat. Dugaan penangkapan dan penyanderaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Keterangan dari keluarga warga, pihak gereja, pemerintah daerah, serta aparat keamanan diperlukan untuk memperjelas kronologi dan kondisi orang-orang yang disebut terdampak.
TPNPB MINTA OPERASI DI PERMUKIMAN DIHENTIKAN
Dalam siaran pers yang sama, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Pangkogabwilhan III, serta jajaran aparat keamanan menghentikan operasi militer di kawasan permukiman warga sipil di Tolikara.
Pihak TPNPB menilai operasi di permukiman berisiko membahayakan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik. Mereka juga meminta agar keselamatan warga sipil menjadi perhatian dalam penanganan situasi keamanan di wilayah tersebut.
Tanggapan pemerintah dan aparat keamanan mengenai laporan serta tuntutan itu belum tercantum dalam bahan yang diterima redaksi.
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL MENJADI PERHATIAN
Situasi yang dilaporkan di Tolikara menimbulkan perhatian terhadap keselamatan warga, akses layanan kesehatan, keberlangsungan pendidikan, dan kondisi masyarakat yang mengungsi.
Redaksi menilai informasi mengenai jumlah warga terdampak, penutupan fasilitas publik, dan dugaan penangkapan perlu diperiksa lebih lanjut melalui konfirmasi berbagai pihak agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai situasi di lapangan.(*)
Catatan Redaksi detikini.web.id: Informasi dan kronologi dalam berita ini bersumber dari siaran pers pihak TPNPB dan belum seluruhnya terverifikasi secara independen. Redaksi terbuka untuk memperbarui berita berdasarkan keterangan resmi dan informasi tambahan yang dapat diverifikasi.|
