PEGUNUNGAN BINTANG, detikini.web.id — Masyarakat adat Ketengban di Pegunungan Bintang menyatakan dukungan terhadap Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintah Sementara (ULMWP) West Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah keterangan yang mencantumkan lokasi Ketengban dan tanggal 4 Oktober 2026. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa masyarakat adat Ketengban akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang disebut akan memperoleh legitimasi hukum dari Pemimpin Pemerintah Sementara pada Oktober 2026.
Selain menyatakan dukungan kepada Benny Wenda, pernyataan tersebut juga menyebut komitmen untuk terus mendukung sejumlah resolusi Kongres ULMWP tahun 2023.
Tiga poin yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut meliputi:
- Dukungan terhadap keanggotaan penuh West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG).
- Dukungan terhadap kunjungan Dewan HAM PBB ke West Papua untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, baik pada masa lalu maupun saat ini.
- Dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri melalui referendum yang disebut diharapkan berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan tersebut turut mencantumkan nama Benny Wenda sebagai Council ULMWP Ketengban, serta Buchtar Tabuni yang disebut sebagai perwakilan Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua dari suku Ketengban.
Pernyataan itu ditutup dengan pesan perdamaian dan salam.
Hingga berita ini disusun, detikini.web.id belum memperoleh keterangan terpisah dari pemerintah Indonesia maupun pihak terkait lainnya mengenai pernyataan masyarakat adat Ketengban tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang disebut dalam naskah. Klaim mengenai legitimasi hukum, dukungan politik, serta agenda referendum merupakan isi pernyataan pihak tersebut dan tidak dimaknai sebagai fakta politik atau hukum yang telah diverifikasi secara independen.(*)
