DETIKINI.WEB.ID – Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Pergius Japeyau, menyampaikan kritik terbuka kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada janji, pidato, maupun perencanaan administratif, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di distrik dan kampung-kampung pedalaman.
Dalam tulisan kritiknya, Pergius menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak, kesempatan ekonomi yang adil, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Menurutnya, jabatan pemerintahan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah untuk melayani rakyat dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pergius menjelaskan bahwa kritik tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah atau menyerang pribadi pejabat tertentu. Sebaliknya, kritik itu merupakan bentuk kepedulian seorang mahasiswa terhadap masa depan Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya. Ia mendorong pemerintah agar berani mendengar suara masyarakat, menerima masukan dari generasi muda, serta melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan.
Menurut Pergius, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian serius adalah pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Ia menilai pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah secara adil dan tidak hanya terpusat di pusat pemerintahan. Masyarakat di wilayah pedalaman juga berhak menikmati infrastruktur yang memadai, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Ia mengakui bahwa kondisi geografis Papua Tengah, wilayah pegunungan, tingginya biaya transportasi, dan keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Namun, tantangan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat, bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pergius mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memperkuat koordinasi pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di setiap distrik dan kampung.
Selain pemerataan infrastruktur, Pergius menyoroti pentingnya pengembangan potensi ekonomi lokal. Ia berpandangan bahwa Kabupaten Intan Jaya memiliki peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha produktif lainnya. Potensi tersebut perlu dikelola secara terencana agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Sebagai mahasiswa Fakultas Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan di IPB, Pergius memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pertanian modern di Tanah Papua. Ia menilai pertanian dan perkebunan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, pendampingan berkelanjutan, teknologi yang sesuai, dan akses pasar yang memadai.
Menurutnya, pengembangan komoditas kopi dan kakao perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas budidaya, penyediaan bibit yang sesuai, pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil, serta pemasaran yang terorganisasi. Selain itu, sektor peternakan dan perikanan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi masing-masing wilayah.
Pergius menegaskan bahwa pertanian modern bukan berarti meninggalkan pengetahuan tradisional masyarakat Papua. Sebaliknya, pengetahuan lokal harus dihargai dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sesuai dengan kondisi alam dan budaya setempat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mengembangkan usaha produktif dan mengelola potensi ekonomi daerahnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi turut memfasilitasi pengolahan hasil bumi sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Produk kopi, kakao, hasil peternakan, dan hasil perikanan berpeluang dikembangkan melalui pelatihan, penguatan kelompok usaha, koperasi, perbaikan kemasan, serta kerja sama dengan pembeli dan pelaku pasar.
Bagi Pergius, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau anggaran yang dibelanjakan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat, memberikan manfaat ekonomi, dan membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha di daerahnya sendiri.
Dalam kritiknya, Pergius turut menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan generasi muda Papua dalam proses pembangunan. Ia menilai mahasiswa tidak seharusnya hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial, tetapi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, melakukan penelitian, menyusun rekomendasi, dan berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk IPB, untuk mengembangkan penelitian pertanian dan perkebunan, pelatihan bagi petani, pengolahan hasil bumi, serta kewirausahaan generasi muda. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, kelompok tani, dan mahasiswa dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Di bidang pendidikan, Pergius meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap akses belajar bagi anak-anak, dukungan bagi tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, beasiswa, asrama mahasiswa, dan informasi bantuan pendidikan yang transparan. Ia menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan generasi muda dalam membangun dan mengelola daerahnya sendiri.
Pergius juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai prioritas penggunaan anggaran publik, sasaran program, penerima manfaat, hasil pelaksanaan, dan kendala yang dihadapi. Menurutnya, setiap program pembangunan harus memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
Ia menegaskan bahwa tuntutan transparansi tersebut bukan merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan dorongan agar tata kelola pemerintahan semakin terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya perlu menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan, tetapi juga menjelaskan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam pandangannya mengenai masa depan Papua, Pergius menyebut bahwa pembangunan harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan, penguatan ekonomi, pertanian, kesehatan, hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Penyampaian aspirasi secara damai juga merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang perlu dihormati. Ia menekankan bahwa apa pun pandangan masyarakat mengenai masa depan Papua, kebutuhan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan yang adil, dan kesejahteraan tetap harus menjadi perhatian utama.
Pergius kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, antara lain memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke kampung-kampung, menjadikan pertanian modern sebagai salah satu prioritas ekonomi, mengembangkan komoditas kopi dan kakao, memperkuat sektor peternakan dan perikanan sesuai potensi wilayah, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta memperluas akses terhadap listrik, telekomunikasi, transportasi, dan air bersih.
Ia juga mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi, pelibatan mahasiswa dalam pembangunan, pengolahan hasil bumi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, transparansi anggaran, evaluasi program secara berkala, dan dialog yang bermakna dengan masyarakat, tokoh adat, kelompok tani, mahasiswa, serta pelaku usaha.
Menurut Pergius, rekomendasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang terukur, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran, serta dievaluasi secara terbuka. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat dinilai berdasarkan hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
Menutup kritik terbukanya, Pergius menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan pembangunan yang merata, petani membutuhkan dukungan, generasi muda membutuhkan kesempatan, dan mahasiswa membutuhkan ruang untuk berkontribusi. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, menurutnya, perlu membuktikan keberpihakan melalui kebijakan yang jelas, pelayanan publik yang baik, pengelolaan anggaran yang transparan, dan program pembangunan yang berkelanjutan.
“Jangan hanya meminta masyarakat percaya kepada pemerintah. Bangunlah kepercayaan itu melalui kerja nyata dan tanggung jawab kepada rakyat,” demikian pesan utama yang disampaikan Pergius dalam kritik terbukanya.
Ia berharap pembangunan di Papua Tengah dan Kabupaten Intan Jaya semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperkuat potensi ekonomi lokal, dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah.(*)
detikini.web.id
