NEW YORK, detikini.web.id, 24 September 2026 — Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 kembali menjadi panggung perdebatan mengenai konflik Israel-Palestina dan persoalan hak asasi manusia.
Dua perkembangan mendapat perhatian dalam forum internasional tersebut. Pertama, aksi sejumlah delegasi negara yang meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato. Kedua, kembali mengemukanya persoalan Papua dalam diplomasi negara-negara Pasifik.
Sejumlah Delegasi Tinggalkan Ruang Sidang
Benjamin Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato dalam rangkaian Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pada Kamis (24/9/2026).
Ketika Netanyahu hendak naik ke podium, sejumlah delegasi meninggalkan ruang sidang. Delegasi Indonesia termasuk di antara negara yang melakukan aksi tersebut.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa tindakan Indonesia merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina sekaligus protes terhadap tindakan Israel yang dinilai Indonesia sebagai pelanggaran hukum internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Aksi serupa juga dilakukan oleh sejumlah negara lain sebagai bentuk sikap politik terhadap kehadiran Netanyahu di forum PBB.
Adapun anggapan bahwa seluruh negara yang meninggalkan ruangan merupakan pendukung Hamas merupakan klaim politik yang perlu dibuktikan secara terpisah untuk masing-masing negara. Sikap suatu pemerintah terhadap kebijakan Israel, Palestina, atau perang di Gaza tidak dengan sendirinya membuktikan dukungan terhadap Hamas.
Netanyahu Tetap Sampaikan Pidato
Meskipun sejumlah delegasi meninggalkan ruang sidang, Netanyahu tetap menyampaikan pidatonya di hadapan forum PBB.
Dalam pidatonya, Netanyahu menyampaikan pandangan pemerintah Israel mengenai perang di Gaza, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, keamanan Israel, serta persoalan sandera.
Pemerintah Israel menempatkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai salah satu dasar utama tindakan militernya di Gaza. Di sisi lain, pemerintah dan berbagai pihak di tingkat internasional menyoroti dampak kemanusiaan yang besar terhadap penduduk sipil Palestina akibat perang tersebut.
Perbedaan perspektif inilah yang menjadikan forum PBB sebagai salah satu ruang penting bagi diplomasi dan pertarungan narasi mengenai konflik Israel-Palestina.
Solomon Islands Soroti Persoalan Papua
Di tengah perdebatan mengenai Palestina, persoalan Papua juga menjadi bagian dari dinamika diplomasi Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Solomon Islands selama bertahun-tahun menyampaikan perhatian mengenai situasi hak asasi manusia di Papua dan menyerukan agar persoalan tersebut mendapat perhatian internasional.
Sikap tersebut bukan hal baru dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Pemerintah Indonesia menolak pandangan yang menempatkan Papua sebagai persoalan dekolonisasi atau persoalan hak kemerdekaan sebagaimana isu Palestina. Jakarta menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, isu Papua dan Palestina memiliki sejarah, status hukum, serta konteks politik internasional yang berbeda, meskipun keduanya kerap dibandingkan oleh sejumlah aktivis maupun pemerintah negara-negara Pasifik.
Pertanyaan tentang Konsistensi Politik Luar Negeri
Perbandingan antara Palestina dan Papua kemudian menjadi salah satu bahan kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Sejumlah pengkritik berargumentasi bahwa apabila Indonesia mendukung prinsip hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina, prinsip tersebut seharusnya juga dipertimbangkan ketika melihat persoalan Papua.
Argumentasi tersebut merupakan posisi politik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki pandangan berbeda mengenai status Papua dan proses integrasinya ke dalam Indonesia.
Perbandingan Palestina dan Papua karena itu tidak dapat begitu saja dianggap sebagai dua persoalan yang identik. Perbedaan sejarah, proses politik, status hukum internasional, serta posisi masing-masing dalam sistem PBB merupakan faktor yang perlu diperhatikan.
Dua Isu dalam Satu Forum Internasional
Sidang Majelis Umum PBB ke-81 memperlihatkan bagaimana satu forum internasional mempertemukan berbagai kepentingan dan perspektif mengenai persoalan global.
Bagi Indonesia, Palestina merupakan persoalan yang berkaitan dengan kemerdekaan, pendudukan, perlindungan warga sipil, dan hukum internasional.
Sementara bagi pemerintah Indonesia, Papua merupakan bagian integral dari wilayah nasional. Pandangan tersebut berhadapan dengan kritik dari sejumlah negara Pasifik dan organisasi yang mempertanyakan kondisi hak asasi manusia serta hak politik masyarakat Papua.
Perbedaan pandangan tersebut membuat isu Palestina dan Papua terus menjadi bagian dari perdebatan diplomatik internasional.
Aksi walkout terhadap Netanyahu dan sorotan mengenai Papua dalam forum yang sama menunjukkan bahwa politik internasional tidak hanya berlangsung melalui pidato dan resolusi, tetapi juga melalui simbol, protes, serta pertarungan narasi di hadapan masyarakat dunia.
Perdebatan mengenai konsistensi kebijakan Indonesia pun akan terus berlangsung, khususnya mengenai bagaimana Jakarta menerapkan prinsip hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, dan hukum internasional dalam berbagai persoalan global.
(*)
detikini.web.id
detikini.web.id@gmail.com
