NEW YORK, DETIKINI.WEB.ID — Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua kembali menjadi sorotan dalam forum internasional. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, mengangkat isu West Papua dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Kamis, 24 September 2026.
Dalam pidatonya, Wale menyoroti laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Ia menyerukan agar laporan tersebut tidak diabaikan dan mendorong adanya verifikasi independen mengenai kondisi HAM di wilayah tersebut.
Wale juga menyerukan agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
ISU PAPUA DIBAWA KE FORUM INTERNASIONAL
Pernyataan Wale kembali menempatkan persoalan Papua dalam perhatian diplomatik kawasan Pasifik.
Pihak-pihak yang mendukung pengangkatan isu Papua di forum internasional menilai penyampaian tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM serta kebutuhan adanya verifikasi independen.
Namun, tuduhan mengenai pelanggaran HAM di Papua merupakan persoalan yang diperdebatkan dan terdapat pandangan berbeda dari pemerintah Indonesia maupun sejumlah pejabat Indonesia.
DPR RI PERTANYAKAN DASAR INFORMASI
Pernyataan PM Kepulauan Solomon tersebut mendapat respons dari anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja.
Abraham mempertanyakan sumber informasi yang digunakan PM Wale dalam menyampaikan persoalan HAM Papua di forum PBB.
“Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB dan menyampaikan tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak menjelaskan dari mana sumber laporan tersebut, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana verifikasinya,” ujar Abraham dalam keterangannya, Sabtu, 26 September 2026.
Abraham menilai pernyataan tersebut disampaikan secara sepihak. Ia juga mengatakan bahwa pembahasan mengenai HAM di Papua perlu mencakup seluruh korban kekerasan, termasuk masyarakat sipil yang menurutnya menjadi korban kelompok bersenjata.
Menurut Abraham, pemerintah Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani persoalan HAM di Papua dan mendorong agar setiap informasi yang disampaikan di forum internasional dapat diverifikasi.
PERDEBATAN DATA DAN VERIFIKASI
Perbedaan pandangan antara PM Kepulauan Solomon dan anggota Komisi I DPR RI tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam melihat persoalan Papua.
Pihak Kepulauan Solomon menekankan pentingnya perhatian internasional, perlindungan HAM dan verifikasi independen. Sementara itu, pihak DPR RI mempertanyakan dasar informasi yang digunakan serta menekankan bahwa pembahasan mengenai kondisi Papua juga harus memasukkan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan kelompok bersenjata.
Dengan demikian, sejumlah tuduhan mengenai kondisi HAM di Papua yang disampaikan dalam forum internasional perlu dibedakan antara pernyataan politik, laporan atau klaim pihak tertentu, dan fakta yang telah diverifikasi secara independen.
Isu Papua diperkirakan akan tetap menjadi salah satu persoalan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, khususnya berkaitan dengan HAM, keamanan, dialog, dan stabilitas kawasan.
DETIKINI.WEB.ID
