NEW YORK — Detikini.Web.id — Presiden Argentina Javier Milei melontarkan kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu, 23 September 2026.
Milei menyebut PBB sebagai organisasi yang menurutnya telah kehilangan efektivitas dan menyebut lembaga tersebut sebagai organisasi yang “tidak berguna”. Ia juga mengkritik birokrasi internasional serta kebijakan PBB dalam menangani sejumlah persoalan keamanan dan hak asasi manusia.
Dalam pidatonya, Milei mengatakan PBB pada awalnya dibentuk dengan tujuan menyelesaikan konflik secara damai serta memajukan kebebasan dan martabat manusia. Namun, menurutnya, organisasi tersebut telah menyimpang dari tujuan awal tersebut.
Ia menilai kegagalan dalam menangani berbagai konflik internasional tidak diikuti dengan evaluasi mendasar terhadap kebijakan organisasi.
Kritik terhadap keamanan dan HAM
Milei juga menyoroti peran PBB dalam keamanan internasional dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut Milei, organisasi yang seharusnya membantu menjaga keamanan kolektif dan HAM justru belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan keamanan global. Ia mengkritik apa yang dipandangnya sebagai standar ganda dalam respons internasional terhadap sejumlah negara dan konflik.
Dalam pidatonya, Milei juga menyampaikan kritik terhadap sikap PBB mengenai Israel. Ia menuduh sejumlah forum internasional bersikap bias terhadap Israel dan mempertanyakan respons lembaga internasional terhadap aksi terorisme serta kekerasan terhadap kelompok agama tertentu.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Milei dan tidak dengan sendirinya menggambarkan posisi resmi seluruh negara anggota PBB.
Soroti sengketa Malvinas
Salah satu bagian penting pidato Milei adalah persoalan Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan, dan Sandwich Selatan, yang menjadi sengketa kedaulatan antara Argentina dan Inggris.
Milei menilai PBB belum memainkan peran yang menurutnya cukup efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa tersebut.
Pemerintah Argentina dalam pernyataan resminya menyebut Milei kembali menegaskan bahwa Malvinas merupakan “causa nacional” bagi Argentina dan menyerukan Inggris untuk kembali melakukan perundingan mengenai sengketa kedaulatan. Argentina juga menegaskan bahwa pendekatan yang dipilihnya adalah melalui jalur damai.
Milei mengatakan Argentina tidak akan hanya menunggu PBB dan komunitas internasional menjalankan mandatnya, tetapi akan mengambil langkah sendiri dalam memperjuangkan kepentingannya terkait Malvinas.
Kritik terhadap birokrasi internasional
Milei kemudian memperluas kritiknya terhadap birokrasi internasional. Ia menggambarkan sistem PBB sebagai struktur birokratis yang menurutnya dapat mencampuri kebijakan negara-negara demokrasi.
Ia mempertentangkan apa yang disebutnya sebagai ketidakmampuan lembaga internasional dalam menghadapi konflik dengan kecenderungan birokrasi internasional untuk menetapkan berbagai aturan bagi negara anggotanya.
Kritik terhadap PBB bukan kali pertama disampaikan Milei. Dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2024, ia juga mempertanyakan efektivitas organisasi tersebut, termasuk mengenai konflik internasional, Agenda 2030, serta isu kedaulatan negara.
Sikap Argentina terhadap Malvinas
Pidato Milei berlangsung di tengah meningkatnya perhatian Argentina terhadap sengketa Malvinas. Pemerintah Argentina pada September 2026 juga mengajukan rancangan Ley de Defensa de la Soberanía Nacional yang menurut pemerintah ditujukan untuk melindungi hak-hak kedaulatan Argentina dan sumber daya alam di wilayah yang diklaimnya.
Dalam pidatonya di PBB, Milei kembali menegaskan bahwa Argentina memilih jalur diplomatik untuk memperjuangkan klaimnya dan menyerukan dimulainya kembali perundingan dengan Inggris.
Kritik Milei terhadap PBB tersebut muncul dalam Sidang Majelis Umum ke-81 ketika relevansi dan efektivitas sistem multilateral juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Reuters melaporkan bahwa Sidang Majelis Umum 2026 berlangsung di tengah perang dan krisis geopolitik, serta meningkatnya perdebatan mengenai kemampuan lembaga multilateral menangani berbagai persoalan global.(*)
DETIKINI | INTERNASIONAL
