NEW YORK — Detikini.Web.id — Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yang Terhormat Matthew Wale, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Markas Besar PBB, New York, untuk membahas sejumlah prioritas iklim dan pembangunan bagi Kepulauan Solomon serta kawasan Pasifik.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum PBB (UNGA81), yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas kerja sama global, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, serta berbagai persoalan internasional.
Dalam pertemuan dengan Guterres, PM Wale menekankan kebutuhan peningkatan pendanaan iklim, penguatan dukungan untuk adaptasi perubahan iklim, serta pendanaan yang nyata dan bermakna untuk menangani kerugian dan kerusakan (loss and damage) yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
Menurut laporan Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC), Wale juga menyoroti tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan akses pembiayaan konsesional bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil atau Small Island Developing States (SIDS).
SOROT AKSES PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Dalam pembicaraan tersebut, Wale mengangkat pentingnya pengakuan terhadap tingkat kerentanan negara-negara kepulauan kecil dalam sistem pembiayaan internasional.
Salah satu instrumen yang disoroti adalah Multidimensional Vulnerability Index (MVI), yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai kerentanan negara berkembang kecil yang tidak selalu tercermin dalam ukuran ekonomi konvensional.
Wale juga menyampaikan persoalan terkait rencana Kepulauan Solomon keluar dari kategori Least Developed Country (LDC). Pemerintah Kepulauan Solomon menginginkan proses tersebut tidak menyebabkan berkurangnya akses terhadap pembiayaan pembangunan dan ketahanan yang masih dibutuhkan negara tersebut.
DUKUNGAN PBB UNTUK KETAHANAN KELEMBAGAAN
Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Wale juga menyampaikan apresiasi atas dukungan PBB melalui Peacebuilding Fund.
Menurut SIBC, dukungan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan kelembagaan dan kapasitas Kepulauan Solomon.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dalam pertemuan itu, kembali menegaskan komitmen PBB terhadap negara-negara berkembang kepulauan kecil, dengan perhatian khusus terhadap kawasan Pasifik.
PASIFIK DI TENGAH AGENDA IKLIM GLOBAL
Pertemuan Wale dan Guterres berlangsung ketika isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian UNGA81.
PBB menjadwalkan Climate Summit 2026 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York. Agenda tersebut akan membahas penguatan kerja sama iklim, transisi energi, keadilan iklim, serta dukungan terhadap negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
PBB juga menjadwalkan pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut pada 24 September 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas dampak kenaikan permukaan laut terhadap negara kepulauan kecil dan wilayah pesisir.
PM Wale dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB pada Jumat. Selain agenda tersebut, ia juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral selama berada di New York.
Pertemuan dengan Sekjen PBB menjadi bagian dari keterlibatan Kepulauan Solomon dalam forum multilateral untuk menyampaikan kepentingan pembangunan, pembiayaan iklim, ketahanan, serta kebutuhan khusus negara-negara kepulauan Pasifik.(*)
DETIKINI | INTERNASIONAL
