DETIKINI.WEB.ID — Perdebatan mengenai status politik Papua Barat kembali dikaitkan dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Komisi IV Majelis Umum PBB yang menangani isu dekolonisasi serta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).
Sejumlah pandangan menyebut bahwa tidak dibahasnya isu Papua Barat dalam forum dekolonisasi PBB maupun ICJ akan membuat persoalan Papua sulit memperoleh perhatian internasional. Namun, secara hukum internasional, hubungan antara forum PBB dan kemungkinan perubahan status suatu wilayah jauh lebih kompleks.
Komisi IV PBB dan agenda dekolonisasi
Komisi IV Majelis Umum PBB, atau Special Political and Decolonization Committee, memang memiliki mandat untuk membahas berbagai persoalan politik khusus, termasuk isu dekolonisasi.
Dalam sistem PBB saat ini terdapat daftar wilayah yang dikategorikan sebagai Non-Self-Governing Territories. Papua Barat tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Dengan demikian, secara kelembagaan, persoalan Papua Barat tidak berada dalam kerangka proses dekolonisasi PBB sebagaimana wilayah-wilayah yang secara resmi masih masuk daftar tersebut.
Resolusi PBB 2504 dan proses 1969
Salah satu dokumen penting dalam perdebatan mengenai status Papua Barat adalah Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) tahun 1969.
Resolusi tersebut berkaitan dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelaksanaan Perjanjian New York 1962 dan proses Act of Free Choice yang dilaksanakan di wilayah Papua pada 1969.
Perdebatan mengenai proses tersebut terus berlangsung hingga sekarang. Sejumlah pihak mempertanyakan pelaksanaan dan representasi proses politik tersebut, sementara posisi resmi Indonesia mempertahankan bahwa proses tersebut merupakan dasar integrasi Papua ke dalam Indonesia yang kemudian diterima dalam kerangka PBB.
ICJ memiliki mekanisme yang berbeda
Mahkamah Internasional (ICJ) tidak berfungsi seperti Komisi IV Majelis Umum PBB. ICJ merupakan lembaga peradilan utama PBB yang menangani sengketa hukum antarnegara serta memberikan pendapat nasihat (advisory opinions) dalam kondisi yang ditentukan Piagam PBB.
Dalam perkara sengketa antarnegara, yurisdiksi ICJ pada prinsipnya memerlukan dasar persetujuan negara-negara yang terlibat.
Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa apabila persoalan Papua tidak dibawa ke ICJ maka secara otomatis Papua tidak memiliki kemungkinan perubahan status politik. Sebaliknya, masuknya suatu persoalan ke ICJ juga tidak secara otomatis berarti suatu wilayah akan menjadi negara merdeka.
Pasal 73(e) Piagam PBB
Pasal 73 Piagam PBB mengatur tanggung jawab negara-negara yang mengelola wilayah yang penduduknya belum mencapai pemerintahan sendiri (self-government).
Huruf (e) berkaitan dengan kewajiban negara anggota PBB untuk menyampaikan informasi tertentu kepada Sekretaris Jenderal mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan di wilayah tersebut.
Namun, penerapan Pasal 73(e) terhadap Papua merupakan persoalan hukum dan politik yang diperdebatkan. Status Papua dalam sistem PBB saat ini tidak sama dengan wilayah yang secara resmi tercantum sebagai Non-Self-Governing Territory.
Resolusi 448 bukan resolusi tentang Papua
Satu hal yang perlu diluruskan adalah rujukan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 448 (1979).
Resolusi tersebut bukan resolusi mengenai Papua Barat. Resolusi 448 berkaitan dengan situasi di Southern Rhodesia dan persoalan pemilu yang berlangsung di wilayah tersebut.
Karena itu, Resolusi 448 tidak dapat digunakan sebagai dasar khusus untuk menyatakan bahwa Indonesia melanggar ketentuan PBB mengenai Papua.
Perhatian internasional tidak hanya bergantung pada Komisi IV atau ICJ
Persoalan Papua juga dapat muncul dalam berbagai mekanisme internasional lain, termasuk forum Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, mekanisme hak asasi manusia, laporan badan-badan PBB, maupun pembahasan yang dilakukan negara-negara anggota.
Dengan demikian, tidak munculnya isu Papua dalam agenda tertentu bukan berarti persoalan tersebut secara otomatis tidak dapat memperoleh perhatian internasional.
Pada saat yang sama, perhatian internasional tidak dengan sendirinya menentukan perubahan status kedaulatan suatu wilayah. Perubahan status politik dan persoalan penentuan nasib sendiri melibatkan berbagai prinsip hukum internasional serta perkembangan politik dan diplomatik.
Perdebatan mengenai Papua masih berlangsung
Isu Papua Barat tetap menjadi persoalan yang diperdebatkan, baik mengenai sejarah integrasinya ke Indonesia, pelaksanaan Act of Free Choice 1969, hak menentukan nasib sendiri, situasi hak asasi manusia, maupun pembangunan dan keamanan di wilayah Papua.
Karena persoalan tersebut menyangkut isu hukum internasional dan politik yang kompleks, pembahasan publik perlu membedakan antara fakta yang tercatat dalam dokumen PBB, interpretasi hukum, serta tuntutan atau pandangan politik dari masing-masing pihak.(*)
DETIKINI.WEB.ID akan terus mengikuti perkembangan isu Papua dan forum-forum internasional yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
