DETIKIKINI.WEB.ID-| Papua | 23 Oktober 2026,Otis Tabuni menyerukan kepada enam gubernur di wilayah Papua Raya bersama seluruh pemimpin daerah, anggota legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil untuk mengambil langkah bersama dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan terbuka yang menekankan pentingnya menghentikan kekerasan, menegakkan keadilan, menyelamatkan nyawa manusia, serta mencari penyelesaian terhadap berbagai persoalan HAM yang dinilai belum tuntas di Papua.
Dalam pernyataannya, Otis menyebut bahwa persoalan HAM di Tanah Papua telah berlangsung dari waktu ke waktu dan berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk korban jiwa, pengungsian, ketakutan, serta tuntutan keadilan. Ia menegaskan bahwa setiap korban bukan sekadar angka, melainkan manusia yang meninggalkan keluarga dan masyarakat yang berduka.
Otis juga menyoroti peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kenyam, Kabupaten Nduga, pada 23 Oktober 2026. Berdasarkan informasi dalam seruan tersebut, insiden penembakan yang diduga melibatkan oknum aparat TNI disebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni Helkia Kerebea dan Mazur Serera, serta satu orang lainnya mengalami luka tembak di bagian tangan dan dilaporkan melarikan diri ke hutan.
Pernyataan itu turut menyebutkan bahwa jenazah kedua korban berada di Puskesmas Kenyam dalam pengawasan aparat. Namun, informasi mengenai kronologi kejadian, identitas dan kondisi korban, serta dugaan keterlibatan aparat masih memerlukan konfirmasi independen dari pihak berwenang dan sumber tepercaya.
Menanggapi situasi tersebut, Otis meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah di enam provinsi wilayah Papua, aparat penegak hukum, Komnas HAM, dan Majelis Rakyat Papua untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan HAM dan perlindungan masyarakat sipil.
Ia secara khusus mendesak enam gubernur di wilayah Papua Raya bersama pimpinan DPR provinsi, bupati, wali kota, DPR kabupaten/kota, MRP, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, mahasiswa, advokat, serta organisasi masyarakat sipil agar segera menyelenggarakan rapat koordinasi lintas provinsi dan pertemuan besar pemimpin Papua Raya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat merumuskan langkah bersama untuk menangani persoalan HAM dan menghasilkan rekomendasi resmi yang disampaikan kepada Presiden serta lembaga negara terkait.
Dalam seruan itu, Otis mengusulkan sejumlah agenda prioritas, antara lain mendorong pengusutan dugaan pelanggaran HAM secara independen dan akuntabel, membentuk mekanisme koordinasi HAM Papua Raya, memperkuat perlindungan dan pemulihan korban, mendorong dialog yang inklusif dan bermartabat, serta menyusun rekomendasi bersama kepada pemerintah pusat dengan langkah tindak lanjut yang jelas.
Menurut Otis, masyarakat yang kehilangan anggota keluarga membutuhkan lebih dari sekadar ungkapan belasungkawa. Mereka juga memerlukan kepastian hukum, perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta jaminan agar dugaan pelanggaran serupa tidak berulang tanpa penanganan yang layak.
Ia mengingatkan para pemimpin Papua agar tidak menunda langkah bersama hingga kembali terjadi korban berikutnya. Persoalan kemanusiaan, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai agenda bersama di atas perbedaan kepentingan politik.
Melalui seruan terbuka tersebut, Otis mengajak seluruh pemimpin Papua Raya menyatukan langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan HAM, melindungi masyarakat sipil, dan membangun masa depan Papua yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, serta perdamaian yang berkelanjutan.
“Hentikan kekerasan, ungkap kebenaran, tegakkan keadilan, lindungi rakyat,” demikian pesan utama dalam seruan terbuka Otis Tabuni.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan seruan terbuka yang diberikan kepada redaksi. Informasi mengenai peristiwa penembakan di Kenyam, identitas dan kondisi korban, serta dugaan keterlibatan aparat belum diverifikasi secara independen. Konfirmasi dari pihak berwenang, keluarga korban, dan sumber tepercaya masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara akurat dan berimbang.
detikini.web.id
