detikini.web.id | Paniai, Papua Tengah | 4 November 2026 , Kontak tembak antara pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) KODAP XIII Kegepanipuda Paniai dan aparat keamanan Indonesia dilaporkan terjadi di Kampung Tuguwai, Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, pada Selasa (3/11/2026). Peristiwa tersebut dilaporkan mengakibatkan warga sipil mengungsi secara besar-besaran ke sejumlah wilayah yang dianggap lebih aman.
Informasi tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Selasa, 3 November 2026, berdasarkan laporan PIS TPNPB dari Kabupaten Paniai.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kontak tembak berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga sore hari. Hingga laporan disampaikan, belum terdapat informasi mengenai jumlah korban jiwa dari kedua pihak yang terlibat dalam kontak senjata tersebut.
Sementara itu, warga sipil dari Distrik Aweida dilaporkan meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi menuju pusat Kota Enarotali serta wilayah Dauwagu, yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya.
Bangunan Pastoran dan Puskesmas Dilaporkan Dijadikan Pos Militer
PIS TPNPB juga melaporkan bahwa pada malam 29 Oktober 2026, aparat keamanan Indonesia melakukan operasi di Kampung Tuguwai. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa bangunan rumah pastoran milik Gereja Katolik di kampung tersebut diduga diambil alih dan digunakan sebagai pos militer sejak 29 Oktober hingga 2 November 2026.
Selain itu, sebagian aparat dilaporkan menempati bangunan Puskesmas Tuguwai yang kemudian disebut digunakan sebagai pos militer hingga Selasa (3/11/2026).
Menurut laporan yang diterima Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, sebelum kehadiran aparat di bangunan-bangunan tersebut, masyarakat di Distrik Aweida dan wilayah Pasir Putih atau Komopa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kondisi relatif aman.
Namun, situasi keamanan dilaporkan berubah setelah adanya penempatan aparat di kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut kemudian diikuti pergerakan pasukan TPNPB KODAP XIII Kegepanipuda Paniai dari markas mereka hingga terjadi kontak tembak di Kampung Tuguwai.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pengungsian warga sipil sebenarnya telah berlangsung sejak 29 Oktober 2026. Akan tetapi, jumlah warga yang meninggalkan tempat tinggal meningkat setelah kontak tembak terjadi pada 3 November 2026.
TPNPB Desak Perlindungan Fasilitas Umum dan Warga Sipil
Menanggapi situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggunakan bangunan fasilitas umum, seperti gereja, rumah sakit, puskesmas, dan sekolah, sebagai pos militer.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan perlindungan masyarakat sipil serta menghormati ketentuan hukum humaniter internasional dalam pelaksanaan operasi keamanan di wilayah Papua.
Dalam pernyataannya, mereka menyoroti dampak operasi militer terhadap masyarakat sipil, termasuk risiko penangkapan, penyiksaan, penembakan, dan pembunuhan terhadap warga yang diduga terlibat dalam kelompok bersenjata.
Situasi di Kampung Tuguwai dan Distrik Aweida menjadi perhatian karena konflik bersenjata tersebut dilaporkan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.
Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal 3 November 2026 tersebut disampaikan oleh Sebby Sambom selaku juru bicara TPNPB-OPM.
Adapun nama-nama yang dicantumkan sebagai penanggung jawab nasional Komando Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM adalah:
- Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB-OPM.
- Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima TPNPB-OPM.
- Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM.
- Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai kontak tembak, penggunaan bangunan fasilitas umum, dan jumlah pengungsi dalam pemberitaan ini bersumber dari siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Informasi tersebut belum diverifikasi secara independen. Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari aparat keamanan, pemerintah Kabupaten Paniai, pihak Gereja Katolik, maupun instansi kesehatan setempat. Keselamatan warga sipil dan akses terhadap bantuan kemanusiaan perlu menjadi perhatian utama seluruh pihak.(*)
detikini.web.id
