PAPUA BARAT DAYA — Detikini.Web.id — Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., yang juga dikenal sebagai Senator ARK, menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menangani persoalan kemanusiaan, baik di tingkat internasional maupun di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi delegasi Indonesia yang melakukan walk-out dari ruang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 September 2026 ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato.
Menurut Senator ARK, sikap Indonesia dalam menyuarakan persoalan kemanusiaan di Palestina perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab negara dalam menangani persoalan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Papua.
“Kita menyuarakan kemanusiaan di Palestina. Tetapi kemanusiaan di Papua juga tidak boleh dilupakan.”
Soroti Konflik dan Pengungsi Internal di Papua
Senator ARK menyoroti dampak konflik di sejumlah wilayah Papua terhadap masyarakat sipil, termasuk persoalan pengungsi internal yang menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia merujuk pada data Komnas HAM yang disebut mencatat 42 peristiwa konflik pada semester pertama 2026 dengan 59 orang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan pengungsi internal juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan yang layak.
Wilayah seperti Maybrat di Papua Barat Daya hingga Nduga di Papua disebut sebagai bagian dari kawasan yang menghadapi persoalan akibat konflik dan perpindahan masyarakat.
Senator ARK menilai pemerintah perlu memastikan kehadiran negara melalui perlindungan terhadap warga sipil serta pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Dorong Perlindungan dan Pemulihan Masyarakat
Dalam pernyataannya, Senator ARK mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah konkret dalam menangani persoalan konflik dan pengungsi internal di Papua.
Langkah tersebut meliputi:
- Melindungi warga sipil;
- Menangani pengungsi internal;
- Memulihkan kampung dan layanan dasar;
- Mencegah eskalasi konflik;
- Mendorong penyelesaian secara damai dan berkeadilan.
Ia juga menyinggung dorongan Komnas HAM agar pemerintah mempercepat penanganan pengungsi internal di Papua melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Papua Juga Persoalan Kemanusiaan”
Senator ARK menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan, menurut pandangannya, harus menjadi perhatian negara tanpa membedakan lokasi maupun latar belakang masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai kita lantang berbicara tentang penderitaan warga dunia, tetapi terlambat merespons penderitaan warga negara sendiri.”
Ia kemudian menegaskan:
“Palestina adalah persoalan kemanusiaan. Papua juga persoalan kemanusiaan.”
Menurut Senator ARK, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara serta memastikan masyarakat yang terdampak konflik memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan perlindungan kemanusiaan.(*)
DETIKINI | PAPUA BARAT DAYA
