DETIKINI.WEB.ID, PALEMBANG – Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) Palembang menggelar diskusi mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mengangkat topik “Papua Daerah Otonomi Khusus, tetapi SDM-nya Rendah”. Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus, terutama dalam bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Carlus Hubusa, selaku juru bicara KOMPAS Palembang, menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya masih dihadapi masyarakat Papua meskipun kebijakan Otonomi Khusus telah diberlakukan. Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pendidikan yang layak, membangun infrastruktur yang memadai, serta membuka kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka.
Dalam diskusi tersebut, muncul pandangan kritis bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus belum menunjukkan hasil yang diharapkan dalam sejumlah sektor penting. Pendidikan dan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama karena keduanya memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Carlus Hubusa, persoalan yang terjadi di Papua tidak seharusnya langsung disimpulkan sebagai rendahnya kemampuan orang Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang dalam berbagai bidang apabila memperoleh kesempatan, akses pendidikan, fasilitas, serta dukungan pembangunan yang memadai.
“Bukan SDM orang Papua yang rendah, bukan juga orang Papua yang tertinggal. Yang harus dipertanyakan adalah mengapa masyarakat Papua masih menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, pembangunan, dan kesempatan untuk maju,” demikian inti kritik yang disampaikan dalam diskusi tersebut.
Carlus menilai bahwa pembahasan mengenai kualitas SDM Papua harus melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan fasilitas pendidikan, pemerataan tenaga pengajar, akses terhadap perguruan tinggi, pembangunan infrastruktur, dan kesempatan kerja. Menurutnya, masyarakat tidak dapat diminta bersaing secara setara apabila akses terhadap berbagai kebutuhan dasar dan kesempatan pengembangan diri belum tersedia secara memadai.
Diskusi KOMPAS Palembang juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, pelaksanaannya perlu dievaluasi berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan program yang direncanakan atau anggaran yang dialokasikan.
Bagi Carlus, persoalan Papua tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa daerah tersebut telah memperoleh status Otonomi Khusus. Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana kebijakan itu memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, petani, dan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Ia juga mempertanyakan apakah pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menjangkau masyarakat secara merata. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat agar generasi muda Papua mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkontribusi bagi daerahnya.
Dalam pandangannya, masyarakat Papua memiliki kemampuan untuk berkembang dalam bidang pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai sektor lainnya. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten, fasilitas yang memadai, serta kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
Carlus turut menyampaikan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang, menurut pandangannya, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Ia mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik mahasiswa dan menjadikan aspirasi generasi muda sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan.
Melalui diskusi ini, KOMPAS Palembang mengangkat pertanyaan mendasar mengenai tujuan dan hasil pelaksanaan Otonomi Khusus Papua: sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia?
Bagi para mahasiswa, pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui keterbukaan informasi, evaluasi program, dan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai masa depan Papua tidak berhenti pada perdebatan tentang kebijakan, tetapi juga diarahkan pada upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Kritik yang disampaikan dalam diskusi tersebut merupakan seruan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat Papua dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan membuka kesempatan yang adil bagi setiap warga untuk berkembang.
KOMPAS Palembang berharap ruang diskusi mahasiswa dapat menjadi wadah untuk menyampaikan gagasan, membangun kesadaran kritis, dan mendorong evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua.
“Orang Papua memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang adil, pendidikan yang layak, pembangunan yang merata, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat(*)
DETIKINI.WEB.ID —
