NEW YORK — DETIKINI.WEB.ID — Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Pemerintah Kepulauan Solomon sebelumnya mengonfirmasi bahwa Wale berangkat ke New York pada 16 September 2026 untuk menghadiri UNGA ke-81 dan menyampaikan pernyataan nasional dalam agenda debat umum Majelis Umum PBB.
Kehadiran Wale di forum internasional tersebut kembali mendapat perhatian di kawasan Pasifik karena isu West Papua kembali menjadi bagian dari perdebatan mengenai hak asasi manusia dan akses mekanisme HAM PBB.
ISU AKSES HAM PBB KE WEST PAPUA
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kepulauan Solomon mendorong Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua.
Seruan tersebut berkaitan dengan tuntutan agar mekanisme HAM PBB memperoleh akses untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah yang selama ini menjadi perhatian sejumlah negara Pasifik.
Namun, hingga berita ini ditulis, Detikini.Web.id belum menemukan naskah pidato resmi atau rekaman resmi yang dapat mengonfirmasi bahwa PM Matthew Wale secara spesifik menyampaikan seruan tersebut dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 25 September 2026.
Karena itu, klaim mengenai isi pidato tersebut perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih menunggu verifikasi resmi.
KEPULAUAN SOLOMON DAN ISU PAPUA
Isu West Papua sebelumnya memang pernah menjadi perhatian Kepulauan Solomon dan sejumlah negara Pasifik dalam forum regional maupun internasional.
Pada September 2026, isu mengenai kunjungan mekanisme HAM PBB ke West Papua juga kembali muncul dalam pemberitaan kawasan Pasifik.
Sementara itu, agenda resmi Pemerintah Kepulauan Solomon selama kehadiran Wale di New York mencakup isu perubahan iklim, pembiayaan pembangunan, kepentingan negara-negara kepulauan kecil, kerja sama multilateral, serta sejumlah pertemuan bilateral.
Dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 21 September, Wale diketahui membahas antara lain pembiayaan iklim, dukungan adaptasi, pendanaan pembangunan, serta kepentingan negara-negara kepulauan kecil di Pasifik.
KLAIM DUKUNGAN TERHADAP ISU WEST PAPUA
Sejumlah kelompok pro-kemerdekaan West Papua menyambut kehadiran negara-negara Pasifik dalam forum internasional dan menyerukan agar persoalan Papua dibahas di tingkat PBB.
Salah satunya adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang pada September 2026 menyerukan agar Majelis Umum PBB membahas persoalan West Papua. Klaim mengenai korban dalam pernyataan kelompok tersebut belum diverifikasi secara independen.
Karena itu, pernyataan mengenai dukungan politik terhadap kemerdekaan West Papua maupun isi pidato PM Wale perlu dibedakan antara posisi resmi Pemerintah Kepulauan Solomon, pernyataan kelompok politik Papua, dan informasi yang belum dikonfirmasi secara independen.
MENUNGGU DOKUMEN RESMI PIDATO
PM Matthew Wale dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Kepulauan Solomon pada Jumat, 25 September 2026. Jadwal tersebut telah diumumkan oleh Pemerintah Kepulauan Solomon sebelum keberangkatannya ke New York.
Detikini.Web.id masih menunggu atau menelusuri dokumen dan rekaman resmi pidato tersebut untuk memastikan apakah isu West Papua dan permintaan akses Komisaris Tinggi HAM PBB benar-benar disampaikan secara langsung dalam forum Sidang Umum PBB ke-81.
DETIKINI | INTERNASIONAL | PAPUA
Catatan redaksi: Berita ini membedakan antara informasi yang telah dikonfirmasi melalui sumber resmi, pernyataan pihak terkait, dan klaim yang masih memerlukan verifikasi.
