PAPUA detikini.web.id— Perdebatan mengenai pemekaran wilayah dan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua kembali menjadi sorotan. Dalam tulisan yang diposting ulang oleh akun media sosial terkait, Made Supritama menilai persoalan Papua tidak cukup dilihat dari pembangunan maupun kebijakan yang telah diberikan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat Papua didengar.
Made menyebut isu pemekaran bukan merupakan persoalan baru. Ia mengaitkannya dengan pembahasan yang menurutnya telah muncul sejak 1999 dan menyebut Filep Karma sebagai salah satu intelektual publik Papua yang pernah membicarakan persoalan tersebut.
Menurut Made, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemauan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memahami serta mendengarkan pandangan orang Papua.
“Persoalan dasar kita bangsa Indonesia bukanlah apa yang sudah kita bikin di Papua, tetapi seberapa jauh kita mendengar dari orang Papua,” demikian pandangan yang dikutip dalam tulisan tersebut.
Made juga mengkritik pendekatan pemerintah terhadap Papua yang menurutnya selama ini terlalu berorientasi pada perspektif pemerintah pusat. Ia menilai pembangunan, pemberian Otsus, pengalokasian anggaran, serta pembentukan elite politik lokal belum otomatis menjawab persoalan mengenai aspirasi masyarakat Papua.
Dalam tulisannya, Made juga menyampaikan kritik terhadap pemekaran wilayah. Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua atau justru lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik dan kebijakan pemerintah.
Ia juga menyoroti pendekatan keamanan dalam menangani persoalan Papua. Menurutnya, penggunaan kekuatan militer dalam berbagai situasi menunjukkan bahwa perubahan politik di Indonesia belum sepenuhnya mengubah pendekatan terhadap Papua.
Pandangan tersebut kemudian dikaitkan Made dengan narasi pemerintah mengenai pembangunan Papua, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Made, persoalan Papua perlu dilihat tidak hanya dari perspektif pemerintah, tetapi juga dari pengalaman dan aspirasi masyarakat Papua sendiri.
Tulisan tersebut merupakan opini Made Supritama yang sebelumnya dimuat melalui akun Facebook pribadinya dan kemudian diposting ulang.
Sejumlah pernyataan dalam tulisan tersebut merupakan pandangan dan kritik penulis. Klaim mengenai kebijakan pemerintah, pemekaran, Otsus, serta kondisi masyarakat Papua perlu ditempatkan dalam konteks sumber dan diverifikasi melalui data maupun keterangan dari pihak-pihak terkait.(*)
DETIKINI.WEB.ID
