PAPUA —Detikini.Web.id- Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), West Papua Army (WPA), dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) wilayah Lapago mengeluarkan pernyataan sikap terkait arah persatuan politik dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Dalam pernyataan yang diterima redaksi, ketiga unsur tersebut menyatakan dukungan terhadap hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II ULMWP yang berlangsung di Port Vila, Vanuatu, pada 2023.
Mereka juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Menase Tabuni sebagai Presiden ULMWP periode 2023–2028.
Pernyataan tersebut menyebut bahwa persatuan berbagai komponen perjuangan Papua perlu dipertahankan melalui wadah ULMWP. Mereka merujuk pada Deklarasi Saralana 2014 serta keputusan KTT II ULMWP 2023 sebagai dasar sikap politik mereka.
Dukung kepemimpinan Menase Tabuni
Dalam dokumen tersebut, Dewan Militer TPNPB, WPA dan WPNCL wilayah Lapago menyatakan akan mengawal keputusan KTT II ULMWP 2023 dan mempertahankan ketentuan mengenai kepemimpinan bergilir dengan sistem konsensus yang mereka klaim terdapat dalam UUD ULMWP 2023.
“Mendukung penuh kepemimpinan tuan Menase Tabuni sebagai Presiden ULMWP, dari Perwakilan Dewan Militer TPNPB & WPNCL selaku Deklarator ULMWP,” demikian salah satu poin pernyataan tersebut.
Kepemimpinan Menase Tabuni memang diumumkan ULMWP setelah KTT II di Port Vila pada Agustus–September 2023. Dalam siaran pers ULMWP saat itu, Tabuni disebut sebagai Presiden baru dan akan memimpin eksekutif organisasi tersebut dari dalam West Papua.
Tolak faksi Pemerintahan Sementara
Selain menyatakan dukungan kepada Menase Tabuni, kelompok yang menandatangani pernyataan tersebut juga menolak keberadaan faksi yang mereka sebut sebagai “Pemerintah Sementara West Papua”.
Mereka menuduh pembentukan wadah tersebut sebagai upaya menciptakan dualisme di dalam perjuangan politik Papua Barat.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut faksi tersebut sebagai “buatan TNI-POLRI” dan mengaitkannya dengan kode sandi “2.1 Intelkam Polri”. Klaim tersebut merupakan tuduhan dari pihak yang mengeluarkan pernyataan dan belum dapat dipastikan secara independen oleh redaksi.
Perselisihan mengenai struktur dan kepemimpinan ULMWP memang pernah muncul setelah KTT II 2023. Sejumlah laporan mencatat adanya perbedaan sikap internal mengenai kepemimpinan dan keberadaan pemerintahan sementara.
Status ULMWP di forum Melanesia
Dalam pernyataan tersebut, ULMWP juga disebut sebagai wadah representatif bangsa Papua Barat yang telah memperoleh pengakuan politik dan hukum dari negara-negara anggota PBB melalui forum Melanesian Spearhead Group (MSG).
Namun, status tersebut perlu dijelaskan secara hati-hati.
Dokumen resmi MSG mencatat bahwa ULMWP telah diterima sebagai observer dalam MSG. Pada 2023, ULMWP kembali mengupayakan keanggotaan penuh, tetapi para pemimpin MSG tidak mencapai konsensus untuk menerima pencalonan tersebut.
Dengan demikian, klaim mengenai “pengakuan hukum dan politik” maupun status ULMWP sebagai satu-satunya wadah representatif perlu dibedakan antara pandangan pihak yang mengeluarkan pernyataan dan status formal yang tercatat dalam forum internasional.
Seruan mempertahankan persatuan
Dalam bagian akhir pernyataan, Dewan Militer TPNPB, WPA dan WPNCL wilayah Lapago menegaskan kembali komitmen mereka terhadap persatuan internal ULMWP.
Mereka menyatakan dukungan terhadap keputusan KTT II ULMWP 2023, ketentuan kepemimpinan bergilir, serta kepemimpinan Menase Tabuni.
Pernyataan tersebut ditutup dengan seruan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Militer TPNPB, WPA dan WPNCL wilayah Lapago untuk menjaga persatuan dalam perjuangan politik Papua Barat.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan pemberitaan mengenai pernyataan sikap politik yang disampaikan oleh pihak terkait. Klaim, tuduhan, dan penilaian yang terdapat dalam dokumen sumber tidak seluruhnya merupakan fakta yang telah diverifikasi secara independen dan bukan merupakan sikap redaksi DETIKINI.
