JAKARTA, 29 September 2026 — detikini.web.id — Pernyataan Perdana Menteri Solomon Islands Matthew Wale mengenai situasi hak asasi manusia di West Papua mendapat tanggapan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Tanggapan tersebut diberitakan The Island Sun, surat kabar Solomon Islands, dalam edisi Selasa, 29 September 2026, dengan judul “Indo Hits Back”.
Menurut laporan The Island Sun, sejumlah anggota Komisi I DPR RI, yang membidangi antara lain urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, mempertanyakan pernyataan Wale mengenai laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua yang disampaikannya dalam rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa anggota DPR mempertanyakan sumber serta proses verifikasi informasi yang menjadi dasar pernyataan Perdana Menteri Wale.
The Island Sun juga melaporkan bahwa anggota DPR menilai pembahasan mengenai situasi keamanan dan hak asasi manusia di West Papua perlu mempertimbangkan informasi mengenai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Pernyataan Matthew Wale di PBB
Sementara itu, dalam pidatonya di forum PBB, Perdana Menteri Matthew Wale menyerukan perhatian internasional terhadap persoalan hak asasi manusia di West Papua.
Laporan PINA pada 28 September 2026 juga mencatat bahwa Wale kembali menyerukan agar Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melakukan kunjungan ke West Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia di kawasan Pasifik.
Perbedaan Pandangan Mengenai West Papua
Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pernyataan Pemerintah Solomon Islands di forum internasional dan tanggapan dari pihak Indonesia.
Pemerintah Solomon Islands menempatkan persoalan hak asasi manusia di West Papua sebagai isu yang menurut mereka perlu mendapat perhatian internasional. Sementara itu, dari perspektif Indonesia, persoalan Papua juga berkaitan dengan kedaulatan, keamanan serta penanganan kekerasan oleh kelompok bersenjata.
Dalam pemberitaan The Island Sun, tanggapan anggota DPR tersebut muncul setelah pidato Perdana Menteri Wale dalam rangkaian Sidang Umum PBB ke-81.
Menjadi Perhatian di Kawasan Pasifik
Persoalan West Papua juga menjadi salah satu isu yang muncul dalam hubungan Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik.
Perbedaan pandangan mengenai isu tersebut berlangsung dalam konteks hubungan diplomatik dan kerja sama regional yang lebih luas antara Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik.
Pernyataan para pemimpin negara Pasifik mengenai West Papua, serta tanggapan pemerintah dan parlemen Indonesia, menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang berkembang di kawasan.(*)
detikini.web.id
