JAKARTA, detikini.web.id — Persoalan hak asasi manusia (HAM) di West Papua kembali mendapat perhatian dalam forum internasional. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81, kembali menyampaikan perhatian terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM di West Papua.
Dalam pernyataannya, Wale menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM di West Papua telah berlangsung dalam waktu yang panjang dan perlu mendapatkan verifikasi secara independen. Ia juga memperbarui seruan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua.
Seruan tersebut menjadi bagian dari perhatian negara-negara Pasifik terhadap situasi HAM di West Papua. PIF sebelumnya telah menyampaikan dorongan agar terdapat akses dan proses verifikasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi HAM di wilayah tersebut.
Sementara itu, Melanesian Spearhead Group (MSG) juga merupakan bagian dari dinamika regional Melanesia yang selama ini memberikan perhatian terhadap isu Papua. Persoalan tersebut memiliki dimensi regional karena berkaitan dengan hubungan masyarakat Melanesia serta agenda HAM, perdamaian, dan dialog di kawasan Pasifik.
Dalam pemberitaan mengenai pidato UNGA ke-81, posisi yang disampaikan Wale juga mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, sembari meminta agar laporan dugaan pelanggaran HAM di West Papua diverifikasi secara independen.
Perkembangan ini kembali menempatkan isu West Papua dalam perhatian masyarakat internasional, khususnya negara-negara Pasifik. Selanjutnya, pelaksanaan kunjungan dan proses verifikasi HAM yang telah lama didorong berbagai pihak masih bergantung pada perkembangan komunikasi dan keputusan antara pihak-pihak terkait.(*)
WEST PAPUA NATIONAL MONUMENT
1 DESEMBER 1961
detikini.web.id — Informasi dan perkembangan isu Papua serta kawasan Pasifik.
