WAMENA, 30 September 2026 — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim-Wamena menggelar kegiatan yang diisi dengan orasi dan penyampaian pandangan politik terkait situasi serta perjuangan politik Papua. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kelompok organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, perempuan, tokoh adat, serta unsur organisasi lainnya.
Pembukaan kegiatan dipimpin oleh pewarta KNPB, Wene Wolok Melawan Jaluok Wantik, yang dalam orasinya menyampaikan pandangan mengenai perjuangan politik Papua dan pentingnya keberanian masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
Dalam orasinya, Wene Wolok juga menyampaikan pesan keagamaan dan perjuangan, termasuk pandangan bahwa masyarakat Papua tidak perlu takut dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai kepentingan rakyat Papua.
Ia juga menyinggung berbagai persoalan sosial yang menyebabkan kematian masyarakat Papua, termasuk penyakit, konflik antarkelompok, dan persoalan sosial lainnya.
Sorotan terhadap Perjanjian New York dan Roma
Salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah New York Agreement 1962 serta Rome Agreement 1969.
Sejumlah peserta menyampaikan pandangan bahwa masyarakat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perjanjian-perjanjian tersebut. Mereka mempertanyakan sejauh mana keterlibatan orang asli Papua dalam proses politik yang kemudian berkaitan dengan status Papua.
Tokoh OPM Linus Hiluka dalam penyampaiannya juga menyinggung New York Agreement dan Rome Agreement. Ia berpendapat bahwa kedua kesepakatan tersebut tidak memberikan ruang yang memadai bagi orang asli Papua.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap kehadiran aparat keamanan Indonesia di Papua dan meminta pemerintah Indonesia mengakui apa yang menurutnya merupakan kesalahan dalam sejarah Papua.
Sejumlah OKP Sampaikan Sikap
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan turut menyampaikan pandangan masing-masing.
Perwakilan KNPI menyampaikan bahwa kebebasan masyarakat Papua masih menjadi persoalan. Mereka menyatakan perlunya kerja sama antara organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, perwakilan GMKI menyampaikan seruan agar masyarakat di wilayah Lapago menjaga tanah dan menyampaikan informasi hasil pertemuan kepada masyarakat yang tidak dapat hadir.
Perwakilan PMKRI menyampaikan pandangan mengenai status politik Papua serta berbagai persoalan kemanusiaan yang menurut mereka dialami masyarakat Papua, termasuk pengungsian dan kekerasan.
Sedangkan perwakilan GMNI meminta agar gereja dan lembaga keagamaan turut mengambil bagian dalam pembahasan mengenai persoalan Papua.
Perwakilan AMPTPI menekankan pentingnya persatuan masyarakat Papua dalam memperjuangkan aspirasi politik. Mereka juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemekaran wilayah di Papua yang menurut pandangan mereka berdampak terhadap kehidupan masyarakat asli Papua.
Mahasiswa dan Pelajar Dorong Pendidikan Sejarah Papua
Perwakilan BEM menyampaikan rencana melakukan diskusi dari kampus ke kampus untuk membahas sejarah dan perkembangan politik Papua.
Sementara perwakilan pelajar menekankan pentingnya mengetahui sejarah Papua. Mereka meminta agar pendidikan sejarah Papua menjadi bagian dari pembelajaran dan diskusi di kalangan pelajar.
Dalam kegiatan tersebut, isu mengenai keterlibatan masyarakat Papua dalam proses politik tahun 1960-an kembali menjadi salah satu topik utama yang disampaikan peserta.
Perempuan dan Tokoh Adat
Perwakilan perempuan mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam sikap kesukuan dan kelompok. Mereka mengajak masyarakat untuk tetap mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan penyampaian informasi secara sukarela.
Sementara itu, tokoh adat menyampaikan bahwa pendidikan bagi generasi muda harus tetap berjalan. Ia juga menyatakan bahwa masyarakat adat perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai sejarah serta perkembangan gerakan politik Papua.
Pernyataan BP KNPB Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Warpo Wetipo dari BP KNPB Pusat menyampaikan kritik terhadap New York Agreement dan Rome Agreement. Ia menggambarkan kedua kesepakatan tersebut secara sangat keras sebagai bagian dari persoalan sejarah politik Papua.
Warpo juga menyerukan agar masyarakat Papua terus memperjuangkan aspirasi politik mereka dan menunggu momentum perubahan yang menurutnya dapat lahir dari masyarakat sendiri.
Ia turut menyerukan persatuan masyarakat Papua tanpa membedakan masyarakat pesisir maupun pegunungan.
Menurutnya, perjuangan politik Papua harus dilakukan dengan menghindari perpecahan dan kepentingan kelompok.
KNPB Wilayah Balim-Wamena Bagikan Selebaran
Sementara itu, BP KNPB Wilayah Balim-Wamena, Mardi Hiluka, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pembagian selebaran di sejumlah lokasi sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurut Mardi, kegiatan tersebut membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, pihaknya juga menyampaikan proposal kepada masyarakat untuk membantu mendukung agenda organisasi.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KNPB Wilayah Balim-Wamena menjalankan agenda politik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan di Wamena tersebut berlangsung dengan berbagai penyampaian pandangan dari organisasi dan kelompok masyarakat yang hadir. Berbagai pernyataan yang disampaikan peserta menunjukkan adanya perbedaan pandangan politik mengenai sejarah, status, serta masa depan Papua.(*)
detikNews.id
