JAYAPURA, PAPUA — Detikini.Web.id — Sebuah analisis yang mengatasnamakan perspektif intelektual West Papua dari Tanah Tabi menyoroti model dialog yang selama ini ditawarkan pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Papua.
Analisis tersebut menyatakan bahwa TPNPB-OPM menolak model dialog yang menurut mereka masih ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut pandangan yang disampaikan, dialog semacam itu belum menyentuh persoalan yang oleh kelompok tersebut dianggap sebagai akar konflik, yakni persoalan status politik Papua.
Pandangan tersebut disampaikan dalam tulisan bertanggal 18 September 2026 dengan judul “OPM Menolak Dialog Versi Indonesia: Perdamaian Abadi Tidak Akan Lahir dari Tangan Kolonial.”
TPNPB-OPM Kritik Model Dialog
Dalam analisis tersebut, TPNPB-OPM menilai berbagai bentuk dialog yang berfokus pada pembangunan, kesejahteraan, Otonomi Khusus, maupun kebijakan pemerintahan tidak cukup untuk menyelesaikan konflik.
Kelompok tersebut berpandangan bahwa dialog yang substantif harus mempertemukan pihak-pihak yang memiliki posisi berbeda mengenai masa depan Papua dan dilakukan dengan fasilitasi pihak ketiga yang dianggap netral.
Tulisan itu mengusulkan agar dialog dilakukan di tempat netral serta melibatkan pihak ketiga, dengan menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Pacific Islands Forum (PIF) sebagai contoh lembaga yang menurut mereka dapat berperan.
Analisis tersebut juga mengusulkan agar agenda pembicaraan tidak hanya berkisar pada pembangunan atau Otonomi Khusus, tetapi membahas persoalan politik dan aspirasi penentuan nasib sendiri.
Pandangan tersebut merupakan posisi politik penulis dan kelompok yang dirujuk dalam tulisan, bukan merupakan keputusan resmi pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional yang disebut.
Menyoroti Pernyataan Natalius Pigai
Analisis tersebut juga menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai pemekaran wilayah Papua dan perkembangan konflik.
Pigai pada 17 September 2026 mengatakan bahwa dirinya sejak awal menolak pemekaran Papua. Ia menyebut pemekaran sebelumnya diyakini dapat mematikan gerakan OPM, tetapi menurut pengamatannya, setelah pemekaran perlawanan justru semakin meningkat.
“Setelah pemekaran sudah lebih gila lagi perlawanan. Bukannya tujuan mereka lakukan pemekaran … adalah tujuannya untuk mematikan gerakan OPM. Nyatanya ini makin parah,” kata Pigai dalam forum di Jakarta, sebagaimana diberitakan sejumlah media.(*)
Pigai juga menilai persoalan Papua tidak cukup ditangani secara kasuistik atau kasus
