detikini.web.id — Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) mengklaim bahwa aparat militer Indonesia menggunakan maskapai penerbangan sipil SAM Air untuk mengangkut personel dan logistik dari Kabupaten Yahukimo menuju Timika maupun sebaliknya.
Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers ke-II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Kamis, 15 Oktober 2026. Siaran pers itu menyebutkan bahwa aktivitas pengangkutan pasukan dan logistik diduga berlangsung sejak Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 09.00 WIT di Bandar Udara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Menurut laporan yang diklaim diterima dari PIS TPNPB di Yahukimo, jumlah personel yang masuk maupun keluar dari wilayah tersebut belum diketahui secara pasti.
TPNPB soroti aktivitas penerbangan sipil
Dalam siaran persnya, TPNPB juga mengklaim bahwa sejumlah kios dan fasilitas publik di Yahukimo telah diambil alih oleh aparat serta pihak yang mereka tuduh sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia.
Namun, klaim mengenai pengerahan personel militer, pengangkutan logistik, dan pengambilalihan fasilitas publik tersebut belum terverifikasi secara independen.
TPNPB meminta SAM Air menghentikan penerbangan yang menurut mereka digunakan untuk mengangkut pasukan dan logistik militer di wilayah konflik.
Kelompok tersebut juga mengeluarkan ancaman bahwa pesawat dan pilotnya dapat menjadi sasaran penembakan apabila kembali memasuki wilayah yang mereka kategorikan sebagai zona perang atau zona merah di Papua.
Ancaman terhadap pesawat dan awak penerbangan sipil tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan pilot, penumpang, serta masyarakat yang menggunakan layanan penerbangan untuk kebutuhan transportasi dan pelayanan publik.
TPNPB keluarkan imbauan kepada pihak yang dituduh sebagai agen intelijen
Dalam pernyataan yang sama, TPNPB meminta pihak-pihak yang mereka tuduh sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia agar meninggalkan wilayah Yahukimo. Mereka menyatakan tidak menjamin keselamatan pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam aktivitas intelijen di wilayah konflik.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan sikap dari pihak TPNPB. Belum terdapat konfirmasi independen mengenai tuduhan keberadaan agen intelijen maupun aktivitas yang disebutkan dalam siaran pers tersebut.
Tegaskan tujuan politik
TPNPB menegaskan akan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Dalam siaran pers itu, kelompok tersebut merujuk pada 1 Desember 1961 sebagai tanggal yang mereka kaitkan dengan deklarasi kemerdekaan Papua.
Siaran pers tersebut disampaikan oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, atas nama Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.
Adapun nama-nama yang dicantumkan dalam bagian penanggung jawab nasional siaran pers tersebut adalah Jenderal Goliath Tabuni selaku Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom selaku Wakil Panglima, Mayor Jenderal Terianus Satto selaku Kepala Staf Umum, dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen selaku Komandan Operasi Umum.
Hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi dari SAM Air, TNI, maupun pemerintah daerah terkait klaim penggunaan penerbangan sipil untuk mengangkut personel dan logistik militer tersebut. Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan informasi dan memperoleh keterangan yang berimbang.
Catatan redaksi detikini.web.id: Berita ini disusun berdasarkan siaran pers yang dikaitkan dengan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Klaim-klaim di dalamnya belum diverifikasi secara independen. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan.(*)
