DETIKINI.WEB.ID — Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman kembali menyampaikan alasan dan sikap pribadinya terkait re-deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP yang diumumkan Hon. Benny Wenda pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.
Pernyataan tersebut disampaikan Socratez Yoman pada 2 Desember 2020 dari Kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP), Ita Wakhu Purom, Numbai, Tabi (Jayapura), Papua Barat.
Dalam pernyataannya, Socratez Yoman menanggapi sikap Pemerintah Indonesia yang pada saat itu menolak deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat dan menyebut klaim tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah negara.
Ia secara khusus merujuk pada pernyataan Mahfud MD yang ketika itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), serta tanggapan pemerintah mengenai status Papua dan deklarasi ULMWP.
Perdebatan tentang Status Pemerintahan Sementara Papua Barat
Menurut Socratez Yoman, Pemerintah Indonesia pada 2 Desember 2020 menilai deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang diumumkan Benny Wenda tidak memenuhi persyaratan berdirinya sebuah negara.
Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara deklarasi tersebut tidak memiliki pemerintahan yang secara efektif menguasai wilayah yang diklaim.
Dalam konteks tersebut, Socratez Yoman menyampaikan pandangan yang berbeda.
“Saya sudah sekolah. Saya tahu. Saya mengerti. 1 Desember 1961 adalah hari kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua Barat, lengkap dengan simbol-simbol dan lambang negara.”
Ia berpendapat bahwa pembahasan mengenai 1 Desember 1961 tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik Papua Barat dan perkembangan politik setelahnya.
Socratez Yoman: 1 Desember 1961 Merupakan Fakta Sejarah
Socratez Yoman menyatakan bahwa menurut pemahamannya, pada 1 Desember 1961 bangsa Papua Barat telah memiliki sejumlah perangkat politik dan simbol yang dipandangnya sebagai bagian dari identitas kenegaraan.
Ia menyebut antara lain Parlemen New Guinea Raad, bendera, lagu, mata uang, wilayah, serta nama bangsa.
Socratez Yoman juga menyinggung kehadiran dan keterlibatan sejumlah negara dalam perkembangan politik Papua Barat pada periode tersebut.
Menurutnya, fakta-fakta sejarah tersebut menjadi dasar bagi dirinya untuk mempertahankan pandangan bahwa 1 Desember 1961 memiliki arti penting sebagai Hari Kemerdekaan Nasional bangsa Papua Barat.
Menanggapi Deklarasi Benny Wenda
Socratez Yoman menilai deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford merupakan langkah yang, menurut pandangannya, membuka kembali perhatian komunitas internasional terhadap sejarah dan aspirasi politik Papua Barat.
Ia menyatakan secara terbuka bahwa dirinya mendukung Pemerintahan Sementara ULMWP, Green State Vision, serta paket diplomasi yang diperjuangkan Benny Wenda dan timnya.
“Saya secara person, tidak mewakili siapa-siapa, tetap mendukung Pemerintahan Sementara dan Green State yang dideklarasikan Hon. Benny Wenda 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.”
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap pribadinya.
Merujuk pada Tim 100, MUBES, dan Kongres Papua
Dalam penjelasannya, Socratez Yoman juga merujuk pada sejumlah momentum politik Papua setelah reformasi Indonesia.
Ia menyebut pertemuan Tim 100 perwakilan Papua dengan Presiden RI Prof. B.J. Habibie di Istana Negara pada 26 Februari 1999.
Ia kemudian merujuk pada Musyawarah Besar (MUBES) Papua pada 23–26 Februari 2000 serta Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat pada 26 Mei–4 Juni 2000.
Menurut Socratez Yoman, sejumlah keputusan dalam forum-forum tersebut menunjukkan adanya aspirasi politik masyarakat Papua untuk menentukan status politiknya sendiri.
Ia juga menyebut Kongres III Rakyat dan Bangsa Papua Barat pada 17–19 Oktober 2011 yang, menurutnya, mengangkat agenda pemulihan 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Nasional bangsa Papua Barat.
Green State dan Paket Diplomasi
Selain persoalan sejarah 1 Desember 1961, Socratez Yoman menyatakan dukungannya terhadap konsep Green State Vision dan paket diplomasi ULMWP.
Menurutnya, konsep tersebut merupakan bagian dari upaya politik dan diplomasi yang dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi Papua Barat di tingkat internasional.
Ia menilai Pemerintahan Sementara ULMWP sebagai perkembangan politik yang menurut pemahamannya positif.
“Keyakinan dan pemahaman saya ialah OPM melahirkan ULMWP dan ULMWP melahirkan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Green State Vision.”
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap ULMWP sebagai wadah bersama berbagai kelompok politik Papua Barat.
Menyinggung UUD 1945
Dalam argumentasinya, Socratez Yoman turut mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai prinsip bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Ia menggunakan prinsip tersebut sebagai bagian dari argumentasi moral dan politik yang mendasari sikap pribadinya mengenai Papua Barat.
Sikap Pribadi
Socratez Yoman menegaskan bahwa dirinya tetap bersuara mengenai pentingnya menjaga dan memelihara makna 1 Desember 1961 bagi bangsa Papua Barat.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap ULMWP, NFRPB, KNPB, PNWP, WPNCL, NGR, WPLO, OPM, WPNA, TPNPB, dan Bintang 14.
Menurutnya, berbagai kelompok perjuangan yang berada di dalam maupun luar negeri dapat membagi tugas dan peran masing-masing dalam memperjuangkan aspirasi politik Papua Barat.
“Saya berdiri pada posisi ini, saya menjaga wibawa, kredibilitas, kapabilitas, komitmen dan konsistensi saya dalam memelihara, mengawal dan bersuara tentang penderitaan umat Tuhan di Tanah Papua Barat.”
Pernyataan tersebut kembali menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan merupakan posisi pribadi Socratez Yoman.
Pernyataan Penutup
Socratez Yoman menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali dukungannya terhadap Pemerintahan Sementara ULMWP, Green State Vision, dan paket diplomasi yang diperjuangkan Benny Wenda.
Ia menyatakan bahwa pandangan tersebut berangkat dari pemahamannya terhadap sejarah Papua Barat dan aspirasi politik yang berkembang di kalangan masyarakat Papua.
Ita Wakhu Purom, 24 Agustus 2026
Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Profil:
- Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua;
- Pendiri, Pengurus, dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC);
- Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC);
- Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA).
Kontak: 08124888458
Catatan Redaksi: Artikel ini memuat pernyataan dan pandangan pribadi Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman. Penyebutan klaim atau pandangan mengenai status politik Papua Barat merupakan bagian dari pernyataan narasumber dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan status hukum oleh redaksi.(*)
